LAHAT,Kominfo- Penutupan Rapat Paripurna X Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021 dalam rangka membahas rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun 2021 secara virtual melalui video conference, Selasa (10/8/2021) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lahat.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H.Haryanto, SE. MM, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST, M.Si, Wakil Ketua I DPRD Lahat Gaharu, SE. MM, Wakil Ketua II DPRD Lahat Sri Marhaeni Wulansih, SH, Pj Sekda Lahat, Sekretaris Dewan, Assisten III, Anggota DPRD Lahat, Forkompimda Lahat serta OPD dan yang lainnya melalui zoom metting.
Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, SE. MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa dimasa pandemi Covid-19, Penutupan Rapat Paripurna X Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021 rangka membahas rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun 2021 serta penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Lahat Tahun 2021 secara zoom meeting.
Penandatanganan Nota Kesepakatan yang baru saja kita lakukan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional dari Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat. Kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penyusunan perubahan APBD dan menggambarkan program prioritas dan patokan batas maksimal pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk setiap program sebagai acuan untuk menyusun rencana kerja dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lahat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lahat. Pihaknya berpesan kepada seluruh OPD untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan Tahun 2021 serta diprioritaskan pada program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Lahat.
“Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Lahat yang rekomendasinya telah disampaikan untuk menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah,”tuturnya.
